Pelatih Tarkam

Sudut Pandang Pinggir Lapangan & Ampas Kehidupan

Bukan Bola

Urgensi Investasi dan Eksplorasi Hulu Migas Demi Kemajuan Negeri

unsplash.com

Kurang bergairahnya investasi dan eksplorasi Industri Hulu Migas dalam negeri yang sedang ramai diperbincangkan sebetulnya bukanlah topik yang belakangan ada. Justru ia muncul bahkan sebelum harga minyak menurun drastis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adalah DR. A. Rinto Pudyantoro MM., CA., AKT, praktisi dan penulis buku bisnis hulu migas, mengungkap sebab-musabab kurang tertariknya para investor dalam melirik eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Dari faktor  keamanan yang belum juga terjamin hingga banyaknya aturan yang cenderung kurang konsisten dan sulit dipahami, membuat upaya industri hulu migas mencari investor untuk melakukan eksplorasi di dalam negeri bagaikan mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Sangat sulit. Ditambah lagi dengan masih maraknya presepsi masyarakat yang menganggap bahwa Indonesia kaya akan sumber daya minyak dan gas, dan terus-menerus mendesak pemerintah untuk mengambil alih semua kegiatan eksplorasi hulu migas dalam negeri untuk dilakukan sendiri. Mereka menganggap bahwa industri minyak dan gas hanyalah industri “jajahan orang asing” karena masih banyaknya investor-investor asing yang berkecimpung dalam industri hulu migas Indonesia.

Masalahnya, Indonesia ternyata bukanlah negeri yang kaya akan sumber daya minyak dan gas. Suatu negara dapat dikatakan kaya akan sumber daya minyak dan gas jika negara tersebut memiliki banyak cadangan terbukti (proven reserves). Sedangkan Indonesia sendiri hanya menempati peringkat 27 dengan cadangan minyak terbukti sebesar 0,22% dan berada di peringkat 14 untuk cadangan gas terbukti sebesar 1,4%. Jika dibandingkan dengan Venezuela dengan cadangan minyak terbukti hingga lebih dari 17% dan Iran dengan cadangan gas terbukti hingga 18,2%, Indonesia tentunya bukanlah apa-apa dengan mereka.  Indonesia hanya kaya akan “potensi” sumber daya minyak dan gas.

Hingga saat ini, upaya dari pemerintah sebagai pengatur kebijakan untuk meningkatkan kembali minat investor dalam eksplorasi hulu migas Indonesia terus digalakkan. Bahkan semakin gencar dilakukan meskipun tren produksi hulu migas dan harga minyak per barel sedang dalam keadaan yang kurang bersahabat.

Darurat Produksi Minyak dan Gas di Indonesia

Berdasarkan survey Oil Production Forecast, produksi minyak Indonesia kemungkinan besar tidak lagi akan mengalami kenaikan. Kenaikan pernah terjadi di tahun 2016, namun tren-nya cenderung kembali menurun di tahun-tahun berikutnya. Bahkan jika tidak diantisipasi secara intensif, produksi minyak Indonesia bisa saja menurun hingga kisaran 300 barel saja per hari dalam satu dekade ke depan. Ditambah lagi adanya fakta yang cukup ironis dari industri hulu migas nasional yaitu, jumlah konsumsi migas Indonesia jauh lebih banyak daripada produksi migasnya. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi minyak dan gas hingga 1,6 juta barel per hari nya, padahal hulu migas hanya mampu memproduksi minyak dan gas pada kisaran 820 ribu barel per hari saja. Keadaan ini mau tidak mau membuat Indonesia menjadi salah satu negara pengimpor minyak dan gas dari negara lain.

Padahal beberapa survey lain mengatakan bahwa Indonesia memiliki total potensi 86 basin minyak dan gas dari 2.129.102 KM2 total area yang ada. Jumlah ini tentunya bukanlah jumlah yang sedikit apalagi jika basin-basin tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Sayangnya, potensi hanya tinggal potensi jika tidak terdapat eksplorasi didalamnya. Dan faktanya hanya 18 basin yang berhasil memproduksi minyak dan gas sedangkan sisanya tetap menjadi sebuah cerita indah saja dari hari ke hari. Beberapa cara pernah dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam menarik minat para investor untuk melakukan eksplorasi di Indonesia. Memberlakukan sistem Product Sharing Contract dan royalti bagi para investor yang merupakan win-win solutions bagi kedua belah pihak, melakukan pengkajian ulang tentang aturan investasi minyak dan gas nasional hingga berkeliling untuk menjajakan potensi migas Indonesia kepada para investor. Sayangnya, sejauh pengamatan saya tidak salah, lapak minyak dan gas nasional tetap sepi pembeli. Industri hulu migas Indonesia, bagi para investor, bagaikan seekor itik yang buruk rupa. Tidak menarik.

Tentu, banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah dan juga segenap stakeholder yang ada didalamnya. Jika dirunut satu-persatu, permasalahan kurang begitu bergairahnya lalu lintas investasi di Indonesia adalah karena banyaknya masalah yang lama-kelamaan bagaikan benang kusut yang membuat investor urung berinvestasi di Indonesia.

Tidak nyaman berbisnis migas di Indonesia

Pernyataan diatas bukanlah suatu kalimat yang terkesan hiperbola dan berlebihan. Berbisnis di Indonesia, khususnya di bidang hulu migas, memang masih belum terasa aman apalagi nyaman. Seperti contoh kasus yang terjadi pada 4 karyawan chevron yang dipidanakan karena tersangkut kasus bioremediasi pada perioda tahun 2012 silam karena dinilai merugikan negara. Hal ini tentunya membingungkan pihak Chevron sendiri, karena mereka menganggap masih melakukan kegiatan yang sesuai dengan perjanjian, dan keempat karyawan tersebut hanya melakukan standar operasional perusahaan yang juga dinilai masih sesuai dengan perjanjian. Ketidakselarasan tersebut tentunya perlu dikaji lebih lanjut karena tidak jelasnya kepastian hukum yang berlaku. Menurut praktisi hukum ketenagakerjaan, Darmanto mengungkapkan, dalam kasus bioremediasi tersebut, rujukannya adalah hukum korporasi. Sesuai pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang seharusnya menghadapi tuntutan hukum seharusnya adalah pemimpin tertinggi di perusahaan yang bersangkutan. Memang negara tidak menampik, jangankan kerugian, suatu hal yang baru disinyalir akan merugikan negara pun dapat dipidanakan. Namun, kasus tersebut akhirnya menjadi sebuah anomali bagi bisnis hulu migas. Seperti yang dikatakan Darmanto, kasus tersebut seharusnya diselesaikan secara perdata bukan pidana atau dengan kata lain melalui langkah arbitrase. Dengan terjadinya kasus tersebut, sedikit-banyak memberikan bukti bahwa berbisnis di Indonesia tidaklah nyaman karena tidak adanya kepastian hukum, bahkan ketika perjanjian hitam diatas putih dirasa telah rampung dilaksanakan. Kasus tersebut dapat terjadi dikarenakan belum selarasnya pemahaman antar departemen yang mengatur kebijakan tentang kontrak investasi tersebut perlu dikaji lebih lanjut.

Dengan segala kekurangan yang ada, Indonesia tentunya perlu bersolek demi menarik minat para investor agar lebih rajin menginvestasikan dananya di Indonesia. Untunglah, pemerintah membawa narasi yang tepat. Hingga saat ini, pemerintah terus-menerus menjaga etiket baik dalam mengkomunikasikan kepada publik bahwa dalam waktu dekat investasi migas di Indonesia akan dipermudah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya wacana revisi PP No. 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Hulu Migas. Pemerintah berjanji akan mempercepat revisi pada PP tersebut pada akhir tahun 2016 ini. Beberapa poin yang akan direvisi adalah, tentang penataan pajak (Pajak Bumi dan Bangunan-PBB dan Pajak Pertambahan Nilai-PPN), investasi serta kepastian hukum. Dengan adanya revisi tersebut diharapkan membuat iklim investasi hulu migas dalam negeri menjadi lebih atraktif. Pertanyaannya adalah, apakah revisi peraturan pemerintah tersebut sudah cukup untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia? Saya kira masih kurang.

Lantas, cara apalagi yang bisa dilakukan?

Saya kira masih banyak cara yang patut untuk dicoba oleh pemerintah, khususnya skk migas dan kementrian ESDM, sebagai pemegang kebijakan. Seperti halnya sebuah warung makan. Warung makan memang tidaklah semewah seperti halnya restoran, namun dengan pelayanan yang baik pelanggan akan tetap ramai mendatanginya. Pun demikian dengan industri hulu migas Indonesia.

Pertama, simplifikasi proses perijinan investasi migas. Entah disadari atau pun tidak, proses perijinan dalam negeri memang sangat berbelit, sehingga orang yang tadinya berminat pun akhirnya mengurungkan niatnya. Hal ini terjadi karena banyaknya pihak yang mengatur ini-itu didalamnya. Sebagai gagasan saya, beberapa lembaga yang mengurusi tentang ESDM lebih baik di merger menjadi satu lembaga saja. Sebagai contoh adalah SKK Migas dengan Perusahaan Gas Negara, keduanya sebenarnya membawahi urusan yang sama. Alangkah baiknya jika kedua lembaga tersebut melebur.

Selain itu, kebiasaan gonta-ganti kebijakan juga menjadi salah satu hal yang mendasari ketidaknyamanan para investor untuk berbisnis di Indonesia, khususnya industri hulu migas. Padahal, sebagai lembaga yang memiliki indepedensi setara dengan Bank Indonesia, SKK Migas seharusnya memiliki aturan yang baku dan tegas dalam menjamin kepastian perjanjian bagi para investor. SKK Migas harus berani dan tegas untuk menolak campur tangan lembaga lain yang berbuntut tidak jelasnya suatu perjanjian. Dibutuhkan kontribusi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden dan kementrian ESDM untuk bersama-sama mengontrol lembaga atau kementrian lain ikut campur dalam urusan rumah tangga SKK Migas. Dengan semakin sedikitnya lembaga yang mengatur didalamnya saya rasa proses simplifikasi perijinan akan berjalan dengan lancar. Koordinasi antar pemegang kebijakan (Presiden, Kementrian ESDM, Kementrian Keuangan, SKK Migas, dll) sangat genting urusannya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kedua, percepat pengesahan rencana revisi dari PP No. 79 tahun 2010. Disadari atau tidak, revisi dari PP No. 79 tahun 2010 ini akan memiliki andil besar dalam meningkatkan lalu lintas investasi migas. Karena sebagian besar poin yang direvisi akan terasa sangat “membahagiakan” bagi para investor. Investor sebaiknya hanya dikenakan pajak eksplorasi saja yang sudah mewakili pajak-pajak lain dan pembayaran pajak tersebut dilakukan di awal, pada saat penandatanganan kontrak sehingga kepastian harga yang harus mereka bayar menjadi lebih jelas dan pada saat eksplorasi sudah dilakukan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang memberatkan bagi mereka.

Sebenarnya beberapa aturan telah dibenahi untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 177/PMK.001/2007 diputuskan bahwa bea masuk ditetapkan 0% dari yang sebelumnya 15% dan PPN impor 10% dan PPh impor 2,5% ditanggung pemerintah, berlaku untuk migas dan panas bumi. Kendati demikian, menurut beberapa pihak keputusan tersebut tidak permanen, sehingga seyogyanya dicantumkan dalam amandemen UU Migas.

Ketiga, usaha peningkatan produksi jangak pendek. Usaha ini dapat dilakukan dengan mengoperasikan lapangan-lapangan yang terlantar dengan meminta kontraktor melepaskannya (craved out)  untuk kemudian di lelang kepada perusahaan yang ditunjuk atau bersedia untuk memproduksikannya kembali. Meskipun tidak dapat menjadi tumpuan utama dalam meningkatkan produksi migas, namun dengan adanya kegiatan ini lapangan-lapangan yang sudah ditemukan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dengan melihat fakta bahwa ada sekitar 68 basin yang belum dieksplorasi ternyata sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia, cara tersebut dapat digunakan untuk menekan biaya pengeluaran yang digunakan untuk membuka lapangan baru sembari menunggu harga minyak kembali bersahabat.

Keempat, mengkaji kembali proses bagi hasil antara kontraktor dengan pemerintah. Menurut data yang diperoleh dari survey Wood Mackenzie, presentase keuntungan yang didapat oleh kontraktor hanya berada pada kisaran 13,6% saja. Terasa kurang menarik bila dibandingkan dengan negara tetangga, Filiphina, yang presentase keuntungannya bisa mencapai lebih dari 20%. Demi menarik minat para kontraktor, pemerintah harus sedikit mau mengalah. Dengan mengurangi Government take yang tadinya 84,3% menjadi pada kisaran 78% saja sebenarnya sudah memiliki daya tarik tersendiri bagi para kontraktor.

Kelima, ada baiknya pemerintah melakukan juga mengajak para investor-investor dalam negeri untuk menginvestasikan uangnya di industri hulu migas Indonesia. Selain dapat mengurangi stigma “industri jajahan orang asing” pada hulu migas, para investor dalam negeri ini pun memiliki kesempatan untuk membangun negeri.

Pengelolaan permasalahan dan perencanaan yang tepat menjadi kunci disini. Momentum akan gencarnya promosi investasi hulu migas akan lebih optimal jika jajaran pemerintah dan segenap masyarakat bersama-sama saling membantu dan memberikan dorongan. Perlu imbauan dan kontrol yang baik, terutama Presiden, untuk memastikan skenario tersebut dapat berjalan dengan baik.

Tulisan lama tahun 2016