unsplash.com
Kurang bergairahnya investasi dan
eksplorasi Industri Hulu Migas dalam negeri yang sedang ramai diperbincangkan
sebetulnya bukanlah topik yang belakangan ada. Justru ia muncul bahkan sebelum
harga minyak menurun drastis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adalah DR. A.
Rinto Pudyantoro MM., CA., AKT, praktisi dan penulis buku bisnis hulu migas,
mengungkap sebab-musabab kurang tertariknya para investor dalam melirik
eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Dari faktor keamanan yang belum juga terjamin hingga banyaknya
aturan yang cenderung kurang konsisten dan sulit dipahami, membuat upaya
industri hulu migas mencari investor untuk melakukan eksplorasi di dalam negeri
bagaikan mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Sangat sulit. Ditambah lagi
dengan masih maraknya presepsi masyarakat yang menganggap bahwa Indonesia kaya
akan sumber daya minyak dan gas, dan terus-menerus mendesak pemerintah untuk
mengambil alih semua kegiatan eksplorasi hulu migas dalam negeri untuk
dilakukan sendiri. Mereka menganggap bahwa industri minyak dan gas hanyalah industri
“jajahan orang asing” karena masih banyaknya investor-investor asing yang
berkecimpung dalam industri hulu migas Indonesia.
Masalahnya, Indonesia ternyata bukanlah
negeri yang kaya akan sumber daya minyak dan gas. Suatu negara dapat dikatakan
kaya akan sumber daya minyak dan gas jika negara tersebut memiliki banyak
cadangan terbukti (proven reserves). Sedangkan
Indonesia sendiri hanya menempati peringkat 27 dengan cadangan minyak terbukti
sebesar 0,22% dan berada di peringkat 14 untuk cadangan gas terbukti sebesar
1,4%. Jika dibandingkan dengan Venezuela dengan cadangan minyak terbukti hingga
lebih dari 17% dan Iran dengan cadangan gas terbukti hingga 18,2%, Indonesia
tentunya bukanlah apa-apa dengan mereka.
Indonesia hanya kaya akan “potensi” sumber daya minyak dan gas.
Hingga saat ini, upaya dari pemerintah
sebagai pengatur kebijakan untuk meningkatkan kembali minat investor dalam
eksplorasi hulu migas Indonesia terus digalakkan. Bahkan semakin gencar
dilakukan meskipun tren produksi hulu migas dan harga minyak per barel sedang
dalam keadaan yang kurang bersahabat.
Darurat
Produksi Minyak dan Gas di Indonesia
Berdasarkan survey Oil Production Forecast, produksi minyak Indonesia kemungkinan
besar tidak lagi akan mengalami kenaikan. Kenaikan pernah terjadi di tahun
2016, namun tren-nya cenderung kembali menurun di tahun-tahun berikutnya.
Bahkan jika tidak diantisipasi secara intensif, produksi minyak Indonesia bisa
saja menurun hingga kisaran 300 barel saja per hari dalam satu dekade ke depan.
Ditambah lagi adanya fakta yang cukup ironis dari industri hulu migas nasional yaitu,
jumlah konsumsi migas Indonesia jauh lebih banyak daripada produksi migasnya.
Masyarakat Indonesia mengkonsumsi minyak dan gas hingga 1,6 juta barel per hari
nya, padahal hulu migas hanya mampu memproduksi minyak dan gas pada kisaran 820
ribu barel per hari saja. Keadaan ini mau tidak mau membuat Indonesia menjadi
salah satu negara pengimpor minyak dan gas dari negara lain.
Padahal beberapa survey lain mengatakan
bahwa Indonesia memiliki total potensi 86 basin minyak dan gas dari 2.129.102
KM2 total area yang ada. Jumlah ini tentunya bukanlah jumlah yang
sedikit apalagi jika basin-basin tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.
Sayangnya, potensi hanya tinggal potensi jika tidak terdapat eksplorasi
didalamnya. Dan faktanya hanya 18 basin yang berhasil memproduksi minyak dan
gas sedangkan sisanya tetap menjadi sebuah cerita indah saja dari hari ke hari.
Beberapa cara pernah dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam
menarik minat para investor untuk melakukan eksplorasi di Indonesia.
Memberlakukan sistem Product Sharing
Contract dan royalti bagi para investor yang merupakan win-win solutions bagi kedua belah pihak, melakukan pengkajian
ulang tentang aturan investasi minyak dan gas nasional hingga berkeliling untuk
menjajakan potensi migas Indonesia kepada para investor. Sayangnya, sejauh
pengamatan saya tidak salah, lapak minyak dan gas nasional tetap sepi pembeli.
Industri hulu migas Indonesia, bagi para investor, bagaikan seekor itik yang
buruk rupa. Tidak menarik.
Tentu, banyak pekerjaan rumah yang harus
dibenahi oleh pemerintah dan juga segenap stakeholder
yang ada didalamnya. Jika dirunut satu-persatu, permasalahan kurang begitu
bergairahnya lalu lintas investasi di Indonesia adalah karena banyaknya masalah
yang lama-kelamaan bagaikan benang kusut yang membuat investor urung
berinvestasi di Indonesia.
Tidak
nyaman berbisnis migas di Indonesia
Pernyataan diatas bukanlah suatu kalimat
yang terkesan hiperbola dan berlebihan. Berbisnis di Indonesia, khususnya di
bidang hulu migas, memang masih belum terasa aman apalagi nyaman. Seperti contoh
kasus yang terjadi pada 4 karyawan chevron yang dipidanakan karena tersangkut
kasus bioremediasi pada perioda tahun 2012 silam karena dinilai merugikan
negara. Hal ini tentunya membingungkan pihak Chevron sendiri, karena mereka
menganggap masih melakukan kegiatan yang sesuai dengan perjanjian, dan keempat
karyawan tersebut hanya melakukan standar operasional perusahaan yang juga
dinilai masih sesuai dengan perjanjian. Ketidakselarasan tersebut tentunya
perlu dikaji lebih lanjut karena tidak jelasnya kepastian hukum yang berlaku. Menurut
praktisi hukum ketenagakerjaan, Darmanto mengungkapkan, dalam kasus
bioremediasi tersebut, rujukannya adalah hukum korporasi. Sesuai pasal 1365
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang seharusnya menghadapi tuntutan hukum
seharusnya adalah pemimpin tertinggi di perusahaan yang bersangkutan. Memang
negara tidak menampik, jangankan kerugian, suatu hal yang baru disinyalir akan
merugikan negara pun dapat dipidanakan. Namun, kasus tersebut akhirnya menjadi
sebuah anomali bagi bisnis hulu migas. Seperti yang dikatakan Darmanto, kasus
tersebut seharusnya diselesaikan secara perdata bukan pidana atau dengan kata
lain melalui langkah arbitrase. Dengan terjadinya kasus tersebut,
sedikit-banyak memberikan bukti bahwa berbisnis di Indonesia tidaklah nyaman
karena tidak adanya kepastian hukum, bahkan ketika perjanjian hitam diatas
putih dirasa telah rampung dilaksanakan. Kasus tersebut dapat terjadi
dikarenakan belum selarasnya pemahaman antar departemen yang mengatur kebijakan
tentang kontrak investasi tersebut perlu dikaji lebih lanjut.
Dengan segala kekurangan yang ada,
Indonesia tentunya perlu bersolek demi menarik minat para investor agar lebih
rajin menginvestasikan dananya di Indonesia. Untunglah, pemerintah membawa
narasi yang tepat. Hingga saat ini, pemerintah terus-menerus menjaga etiket
baik dalam mengkomunikasikan kepada publik bahwa dalam waktu dekat investasi
migas di Indonesia akan dipermudah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya
wacana revisi PP No. 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Hulu Migas. Pemerintah berjanji
akan mempercepat revisi pada PP tersebut pada akhir tahun 2016 ini. Beberapa
poin yang akan direvisi adalah, tentang penataan pajak (Pajak Bumi dan
Bangunan-PBB dan Pajak Pertambahan Nilai-PPN), investasi serta kepastian hukum.
Dengan adanya revisi tersebut diharapkan membuat iklim investasi hulu migas
dalam negeri menjadi lebih atraktif. Pertanyaannya adalah, apakah revisi
peraturan pemerintah tersebut sudah cukup untuk menarik minat investor untuk
berinvestasi di Indonesia? Saya kira masih kurang.
Lantas,
cara apalagi yang bisa dilakukan?
Saya kira masih banyak cara yang patut
untuk dicoba oleh pemerintah, khususnya skk migas dan kementrian ESDM, sebagai
pemegang kebijakan. Seperti halnya sebuah warung makan. Warung makan memang
tidaklah semewah seperti halnya restoran, namun dengan pelayanan yang baik
pelanggan akan tetap ramai mendatanginya. Pun demikian dengan industri hulu
migas Indonesia.
Pertama,
simplifikasi
proses perijinan investasi migas. Entah disadari atau pun tidak, proses
perijinan dalam negeri memang sangat berbelit, sehingga orang yang tadinya
berminat pun akhirnya mengurungkan niatnya. Hal ini terjadi karena banyaknya
pihak yang mengatur ini-itu didalamnya. Sebagai gagasan saya, beberapa lembaga
yang mengurusi tentang ESDM lebih baik di merger
menjadi satu lembaga saja. Sebagai contoh adalah SKK Migas dengan
Perusahaan Gas Negara, keduanya sebenarnya membawahi urusan yang sama. Alangkah
baiknya jika kedua lembaga tersebut melebur.
Selain itu, kebiasaan gonta-ganti
kebijakan juga menjadi salah satu hal yang mendasari ketidaknyamanan para
investor untuk berbisnis di Indonesia, khususnya industri hulu migas. Padahal,
sebagai lembaga yang memiliki indepedensi setara dengan Bank Indonesia, SKK
Migas seharusnya memiliki aturan yang baku dan tegas dalam menjamin kepastian
perjanjian bagi para investor. SKK Migas harus berani dan tegas untuk menolak
campur tangan lembaga lain yang berbuntut tidak jelasnya suatu perjanjian.
Dibutuhkan kontribusi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden dan
kementrian ESDM untuk bersama-sama mengontrol lembaga atau kementrian lain ikut
campur dalam urusan rumah tangga SKK Migas. Dengan semakin sedikitnya lembaga
yang mengatur didalamnya saya rasa proses simplifikasi perijinan akan berjalan
dengan lancar. Koordinasi antar pemegang kebijakan (Presiden, Kementrian ESDM,
Kementrian Keuangan, SKK Migas, dll) sangat genting urusannya untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
Kedua,
percepat
pengesahan rencana revisi dari PP No. 79 tahun 2010. Disadari atau tidak,
revisi dari PP No. 79 tahun 2010 ini akan memiliki andil besar dalam
meningkatkan lalu lintas investasi migas. Karena sebagian besar poin yang direvisi akan terasa sangat
“membahagiakan” bagi para investor. Investor sebaiknya hanya dikenakan pajak
eksplorasi saja yang sudah mewakili pajak-pajak lain dan pembayaran pajak
tersebut dilakukan di awal, pada saat penandatanganan kontrak sehingga
kepastian harga yang harus mereka bayar menjadi lebih jelas dan pada saat
eksplorasi sudah dilakukan tidak ada lagi pungutan-pungutan yang memberatkan
bagi mereka.
Sebenarnya beberapa aturan telah
dibenahi untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan No 177/PMK.001/2007 diputuskan bahwa bea masuk
ditetapkan 0% dari yang sebelumnya 15% dan PPN impor 10% dan PPh impor 2,5%
ditanggung pemerintah, berlaku untuk migas dan panas bumi. Kendati demikian,
menurut beberapa pihak keputusan tersebut tidak permanen, sehingga seyogyanya
dicantumkan dalam amandemen UU Migas.
Ketiga, usaha peningkatan produksi
jangak pendek. Usaha ini dapat dilakukan dengan mengoperasikan
lapangan-lapangan yang terlantar dengan meminta kontraktor melepaskannya (craved out) untuk kemudian di lelang kepada perusahaan
yang ditunjuk atau bersedia untuk memproduksikannya kembali. Meskipun tidak
dapat menjadi tumpuan utama dalam meningkatkan produksi migas, namun dengan
adanya kegiatan ini lapangan-lapangan yang sudah ditemukan dapat dimanfaatkan
seoptimal mungkin. Dengan melihat fakta bahwa ada sekitar 68 basin yang belum
dieksplorasi ternyata sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia, cara
tersebut dapat digunakan untuk menekan biaya pengeluaran yang digunakan untuk
membuka lapangan baru sembari menunggu harga minyak kembali bersahabat.
Keempat, mengkaji kembali proses bagi
hasil antara kontraktor dengan pemerintah. Menurut data yang diperoleh dari
survey Wood Mackenzie, presentase keuntungan yang didapat oleh kontraktor hanya
berada pada kisaran 13,6% saja. Terasa kurang menarik bila dibandingkan dengan
negara tetangga, Filiphina, yang presentase keuntungannya bisa mencapai lebih
dari 20%. Demi menarik minat para kontraktor, pemerintah harus sedikit mau
mengalah. Dengan mengurangi Government
take yang tadinya 84,3% menjadi pada kisaran 78% saja sebenarnya sudah
memiliki daya tarik tersendiri bagi para kontraktor.
Kelima, ada baiknya pemerintah melakukan
juga mengajak para investor-investor dalam negeri untuk menginvestasikan
uangnya di industri hulu migas Indonesia. Selain dapat mengurangi stigma
“industri jajahan orang asing” pada hulu migas, para investor dalam negeri ini
pun memiliki kesempatan untuk membangun negeri. Pengelolaan permasalahan
dan perencanaan yang tepat menjadi kunci disini. Momentum akan gencarnya
promosi investasi hulu migas akan lebih optimal jika jajaran pemerintah dan
segenap masyarakat bersama-sama saling membantu dan memberikan dorongan. Perlu
imbauan dan kontrol yang baik, terutama Presiden, untuk memastikan skenario
tersebut dapat berjalan dengan baik.
Tulisan lama tahun 2016 |